Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - PDI Perjuangan menegaskan jika hingga hari ini belum ada tawaran menteri dari Presiden SBY. PDIP tidak akan ikut campur dalam evaluasi koalisi.
"Secara resmi tidak ada tawaran. Saya sebagai Sekjen nggak pernah ada perintah dan nggak pernah ada rapat membahas itu," ujar Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Selasa (8/3/2011).
Tjahjo menuturkan, PDIP tak mau ikut mencampuri dapur evaluasi koalisi yang sedang dilakukan Presiden SBY. Evaluasi koalisi adalah urusan partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
"PDIP tidak akan menempatkan posisi politiknya untuk ikut campur dalam suatu masalah rumah tangga partai, tidak melibatkan secara langsung maupun tidak langsung atas permasalahan internal," terang Tjahjo.
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan jika PDIP juga tidak mau dijadikan pemain pengganti di tengah evaluasi koalisi. PDIP enggan terlibat permainan politik partai lainnya.
"Posisi partai kami jelas, kami ingin berkoalisi dengan rakyat. Soal Presiden mau keluarkan partai lain itu hak Presiden. Kami hanya mengingatkan pemerintahan ini presidensiil bukan pemerintahan koalisi sepenuhnya di tangan presiden," jelasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) bersikeras menarik perhatian PDIP agar mau dipinangnya. Bahkan disebut-sebut, jika PDIP menerima lamaran, maka PD akan menawarkan posisi menteri sosial, menteri BUMN dan menko kesra.
"Demokrat melihat pos ekonomi kerakyatan di Kementerian Sosial, Kementerian BUMN dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat sangat cocok diserahkan kepada PDIP yang bervisi pada kerakyatan," sebut Ketua Bidang Keuangan DPP PD Ihsan Modjo.
Jakarta - PDI Perjuangan menegaskan jika hingga hari ini belum ada tawaran menteri dari Presiden SBY. PDIP tidak akan ikut campur dalam evaluasi koalisi.
"Secara resmi tidak ada tawaran. Saya sebagai Sekjen nggak pernah ada perintah dan nggak pernah ada rapat membahas itu," ujar Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Selasa (8/3/2011).
Tjahjo menuturkan, PDIP tak mau ikut mencampuri dapur evaluasi koalisi yang sedang dilakukan Presiden SBY. Evaluasi koalisi adalah urusan partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
"PDIP tidak akan menempatkan posisi politiknya untuk ikut campur dalam suatu masalah rumah tangga partai, tidak melibatkan secara langsung maupun tidak langsung atas permasalahan internal," terang Tjahjo.
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan jika PDIP juga tidak mau dijadikan pemain pengganti di tengah evaluasi koalisi. PDIP enggan terlibat permainan politik partai lainnya.
"Posisi partai kami jelas, kami ingin berkoalisi dengan rakyat. Soal Presiden mau keluarkan partai lain itu hak Presiden. Kami hanya mengingatkan pemerintahan ini presidensiil bukan pemerintahan koalisi sepenuhnya di tangan presiden," jelasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) bersikeras menarik perhatian PDIP agar mau dipinangnya. Bahkan disebut-sebut, jika PDIP menerima lamaran, maka PD akan menawarkan posisi menteri sosial, menteri BUMN dan menko kesra.
"Demokrat melihat pos ekonomi kerakyatan di Kementerian Sosial, Kementerian BUMN dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat sangat cocok diserahkan kepada PDIP yang bervisi pada kerakyatan," sebut Ketua Bidang Keuangan DPP PD Ihsan Modjo.
No comments:
Post a Comment