Produksi Pangan Nasional Bermasalah

JAKARTA--MICOM: Pemerintah terus melakukan impor pangan termasuk beras, gula, dan garam. Permasalahannya adalah produksi pangan tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

"Ada masalah dengan produksi pangan di Indonesia. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa mengurangi ataupun menghentikan impor," ujar Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (19/2).

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan akan melakukan impor sejumlah pangan. Tahun ini, kuota impor gula ditetapkan sebesar 240 ribu ton, kuota impor garam industri sebesar 500 ribu ton. Dan kuota impor beras diperkirakan mencapai 2 juta ton.

Bustanul mengatakan, pemerintah selalu menerapkan kebijakan pangan jangka pendek, sepeti menekankan terpenuhinya pangan tetapi tidak mengatur cara kebutuhan itu dipenuhi. Tidak dipersoalkan apakah pangan itu dipenuhi dari petani lokal atau impor.

"Kebijakan pangan itu tidak selalu instans seperti itu. Peningkatan produksi pangan itu butuh strategi jangka panjang," ujarnya.

Disamping itu, menurut Bustanul, kebijakan yang ada justru membuka impor. Pemerintah menerapkan kebijakan membiarkan impor terus berlangsung, seperti mempermudah perizinan, bea masuk barang impor diturunkan, dan sebagainya.

"Kebijakan yang ada justru membiarkan impor. Perizinan dipermudah, bea masuk barang impor diringankan, dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Bustanul, tahun ini, pemerintah tidak bisa lagi berupaya meningkatkan produksi pertanian. Pasalnya, musim tanam sudah berlangsung dan tinggal menunggu panen raya pada bulan Maret-April.

"Tapi pemerintah bisa melakukan kebijakan pasca panen, yakni mencegah terjadinya gagal panen atau penyusutan jumlah produksi," ungkapnya.

Dia mencontohkan, pemerintah dapat membantu petani untuk menyelesaikan panennya. Selain itu, pemenuhan mesin-mesin giling yang baik juga diperlukan untuk menghindari loss saat proses penggilingan.

"Ke depannya, penting adanya harmonisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat gak bisa jadi pekerja sendiri. Sebab, yang dekat dengan petani itu kan pemerintah daerah," ujarnya. (WR/OL-3)