Terbuka luas kesempatan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia dalam rentang waktu 15 hingga 20 tahun ke depan.
Hal yang sangat diyakini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bisa diwujudkan bila dibarengi dengan perencanaan yang matang.Ambisi besar Presiden tersebut didasari berbagai potensi yang melekat pada diri bangsa ini.Di samping potensi ekonomi yang masih tinggi,saat krisis global terjadi empat tahun lalu berhasil diatasi oleh Indonesia dengan mulus.
Berbagai kekurangan pun bisa segera diatasi. Untuk mewujudkan ambisi menjadi kekuatan ekonomi baru di kancah internasional, pemerintah memulai sebuah langkah konkret dengan peluncuran program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), ditandai dengan ground breaking sejumlah proyek besar untuk enam koridor ekonomi yang sudah ditentukan.Sebelum dipertanyakan bagaimana bentuk program yang tertuang dalam MP3EI , pemerintah menegaskan bahwa MP3EI bukanlah sekadar daftar keinginan,melainkan sebuah perencanaan guna menyinergiskan rencana baru dengan rencana yang sudah ada.
Sejak diluncurkan pekan lalu,program MP3EI langsung dikritik sejumlah ekonom. Pada intinya kritik itu menyebut programprogram MP3EI bisa membumi bila pemerintah konsisten menghalau segala kendala yang bisa membuat program tersebut hanya indah di atas kertas. Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM), Mudrajad Kuncoro,seperti dilansir SINDOkemarin,menilai dua hal kunci sukses MP3EI,yakni ketersediaan pem-biayaan dan sinkronisasi proyek di daerah. Dari sisi pembiayaan kita sudah mafhum kemampuan pemerintah sangat terbatas, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) semakin sulit untuk “diutak-atik” mengingat anggaran rutin yang terus membengkak.
Dalam empat tahun ke depan, sebagaimana diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, pemerintah akan mengalokasikan dana sekitar Rp544 triliun untuk pembangunan infrastruktur terkait program MP3EI. “Pemerintah menyusun anggaran infrastruktur sebesar Rp755 triliun, terdiri atas Rp544 triliun dari pemerintah, sisanya bersumber dari investasi asing,” ujarnya. Melihat kemampuan pemerintah tersebut tentu jauh dari cukup dibandingkan dengan kebutuhan dana untuk memutar program MP3EI yang mencapai Rp4.000 triliun. Hal lain yang menjadi ancaman untuk mengimplementasikan program MP3EI adalah sinkronisasi proyek yang digarap pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sudah menjadi rahasia umum tidak sedikit program pemerintah pusat kandas di daerah karena tidak sejalan dengan keinginan pemerintah daerah.Ini persoalan klasik yang menjadi anak kandung dari pemberian otonomi daerah yang dinilai oleh berbagai pihak sebagai otonomi kebablasan. Salah satu langkah sinkronisasi yang harus ditata segera mungkin adalah persoalan regulasi di daerah yang terkait sektor migas dan batu bara, kehutanan, dan penyediaan infrastruktur dasar.
Untungnya, untuk meraih ambisi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di kancah global, pemerintah tidak bertepuk sebelah tangan; kalangan pengusaha nasional telah menyampaikan komitmen investasi untuk membangun jaringan infrastruktur sebesar Rp1.350 triliun sepanjang periode 2011 hingga 2014. Badan usaha milik negara (BUMN) tak mau kalah, dicanangkan total nilai investasi (capital expenditure) sebesar Rp835,6 triliun untuk periode yang sama.
Kita berharap komitmen investasi swasta dan sejumlah perusahaan pelat merah itu bukan hanya di atas kertas.Dan yakinlah,bila program MP3EI mempunyai nilai ekonomi yang tinggi pasti akan diburu investor asing.
Hal yang sangat diyakini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bisa diwujudkan bila dibarengi dengan perencanaan yang matang.Ambisi besar Presiden tersebut didasari berbagai potensi yang melekat pada diri bangsa ini.Di samping potensi ekonomi yang masih tinggi,saat krisis global terjadi empat tahun lalu berhasil diatasi oleh Indonesia dengan mulus.
Berbagai kekurangan pun bisa segera diatasi. Untuk mewujudkan ambisi menjadi kekuatan ekonomi baru di kancah internasional, pemerintah memulai sebuah langkah konkret dengan peluncuran program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), ditandai dengan ground breaking sejumlah proyek besar untuk enam koridor ekonomi yang sudah ditentukan.Sebelum dipertanyakan bagaimana bentuk program yang tertuang dalam MP3EI , pemerintah menegaskan bahwa MP3EI bukanlah sekadar daftar keinginan,melainkan sebuah perencanaan guna menyinergiskan rencana baru dengan rencana yang sudah ada.
Sejak diluncurkan pekan lalu,program MP3EI langsung dikritik sejumlah ekonom. Pada intinya kritik itu menyebut programprogram MP3EI bisa membumi bila pemerintah konsisten menghalau segala kendala yang bisa membuat program tersebut hanya indah di atas kertas. Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM), Mudrajad Kuncoro,seperti dilansir SINDOkemarin,menilai dua hal kunci sukses MP3EI,yakni ketersediaan pem-biayaan dan sinkronisasi proyek di daerah. Dari sisi pembiayaan kita sudah mafhum kemampuan pemerintah sangat terbatas, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) semakin sulit untuk “diutak-atik” mengingat anggaran rutin yang terus membengkak.
Dalam empat tahun ke depan, sebagaimana diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, pemerintah akan mengalokasikan dana sekitar Rp544 triliun untuk pembangunan infrastruktur terkait program MP3EI. “Pemerintah menyusun anggaran infrastruktur sebesar Rp755 triliun, terdiri atas Rp544 triliun dari pemerintah, sisanya bersumber dari investasi asing,” ujarnya. Melihat kemampuan pemerintah tersebut tentu jauh dari cukup dibandingkan dengan kebutuhan dana untuk memutar program MP3EI yang mencapai Rp4.000 triliun. Hal lain yang menjadi ancaman untuk mengimplementasikan program MP3EI adalah sinkronisasi proyek yang digarap pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sudah menjadi rahasia umum tidak sedikit program pemerintah pusat kandas di daerah karena tidak sejalan dengan keinginan pemerintah daerah.Ini persoalan klasik yang menjadi anak kandung dari pemberian otonomi daerah yang dinilai oleh berbagai pihak sebagai otonomi kebablasan. Salah satu langkah sinkronisasi yang harus ditata segera mungkin adalah persoalan regulasi di daerah yang terkait sektor migas dan batu bara, kehutanan, dan penyediaan infrastruktur dasar.
Untungnya, untuk meraih ambisi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di kancah global, pemerintah tidak bertepuk sebelah tangan; kalangan pengusaha nasional telah menyampaikan komitmen investasi untuk membangun jaringan infrastruktur sebesar Rp1.350 triliun sepanjang periode 2011 hingga 2014. Badan usaha milik negara (BUMN) tak mau kalah, dicanangkan total nilai investasi (capital expenditure) sebesar Rp835,6 triliun untuk periode yang sama.
Kita berharap komitmen investasi swasta dan sejumlah perusahaan pelat merah itu bukan hanya di atas kertas.Dan yakinlah,bila program MP3EI mempunyai nilai ekonomi yang tinggi pasti akan diburu investor asing.